BAB I
PENDAHULUAN
Pengembangan masyarakat merupakan suatu proses swadaya
masyarakat yang diintregasikan dengan usaha-usaha pemerintah setempat guna
meningkatkan kondisi masyarakat di bidang ekonomi, sosial, politik dan kultural
serta untuk mensinergikan gerakan untuk kemajuan dan kemakmuran bangsa. Sebagai suatu metode atau
pendekatan, pengembangan masyarakat menekankan adanya proses pemberdayaan,
partisipasi dan peranan langsung warga komunitas dalam proses pembangunan
ditingkat komunitas dan antar komunitas.
Dalam
pelaksanaan pengembangan masyarakat haruslah ada nilai-nilai, asas-asas dan
prinsip-prinsip agar pengembangan masyarakat tidak keluar jauh dari ranahnya, dan prosesnya
bisa berjalan sesuai keinginan/kebutuhan dari masyarakat.
B.
Rumusan Masalah
- Nilai-Nilai Pengembangan
Masyarakat
- Asas-Asas dan Prinsip-Prinsip
Pengembangan Masyarakat
- Pengaplikasian prinsip-prinsip
pengembangan masyarakat
C. Tujuan
Penulisan
Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah. Agar kita
nantinya dapat mengetauhi apa saja prinsip – prinsip pengembangan masyrakat,nilai – nilai
pengembangan masyrakat,asas asas dan prinsip pengembangan masyrakat.
BAB II
PEMBAHASAN
A.
Nilai-Nilai Pengembangan Masyarakat
Narasi
besar yang hilang dalam konteks pemberdayaan masyarakat, hal ini yang
menyebabkan kegiatan-kegiatan tersebut gagal dalam membangun kemandirian dan
kesejahteraan tersebut adalah keadilan, kejujuran, kepedulian, kebersamaan, dan
saling tolong menolong. Narasi besar itu adalah nilai-nilai yang seharusnya
menjadi dasar dan landasan dalam kegiatan dan program pemberdayaan masyarakat
tersebut. Kelonggaran atau pun ketiadaaan nilai-nilai dalam pemberdayaan
masyarakat. Menyebabkan aktivitasnya di masyarakat terasa kering, penuh nuansa
konflik kepentingan. Yang ujungnya kegiatan yang dilaksanakan tersebut tidak
dapat memenuhi tujuan mulianya yaitu memandirikan masyarakat.
Kegagalan
program pemberdayaan masyarakat dikarenakan nilai-nilai normatif yang sedianya
diimplementasikan dalam kegiatan tersebut tidak berjalan. Banyak program
pemberdayaan masyarakat yang tidak berdampak apa-apa karena adanya budaya
korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaanya. Nilai-nilai yang
melandasi pemberdayaan Masyarakat yakni:
1. Kejujuran
(transparansi)
nilai ini secara empirik sangat penting dalam konteks pemberdayaan masyarakat
karena integritas moral semua yang terlibat dalam kegiatan berada pada ranah
yang tinggi, nilai kejujuran harus melekat padka setiap insan-insan yang
mengelola atau terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut, bila
kejujuran ini tidak mendapatkan tempat pada kegiatan tersebut, seberapa besar
pun dana dan potensi disumbangkan untuk kegiatan ini tidak mendapatkan dampak
apa apa.
2. Keadilan, berarti bahwa pelaksanaan
pemberdayaan masyarakat tersebut memberikan peluang yang sama kepada seluruh
kelompok sasaran baik dalam mendapatkan bantuan teknis maupun penguatan
kapasitasnya. Adil dan merata adalah nilai yang perlu ditanamkan dalam kegiatan
pemberdayaan masyarakat. Misalnya pembagian dana yang tidak menerapkan nilai
keadilan akan menimbulkan gejolak sosial dimasyarakat yang menyebabkan gagalnya
program pemberdayaan masyarakat .
3. Kepercayaan
(Trust) yang
berarti bahwa pelaksana maupun kelompok sasaran yang akan diberdayakan dapat
dipercaya untuk turut terlibat dalam kegiatanpemberdayaan masyarakat. Saling
percaya antara keduanya juga penting dalam membangun kesepahaman dalam rangka
mewujudkan keberhasilan dalam program tersebut. Kepercayaan ini sebagai mana
diungkapkan Francis Fukuyama, merupakan nilai atau modal sosial yang dapat
memperkuat perusahaan-perusahaan di Asia Timur (jepang,korea Selatan dan
lainnya). Karena pemberdayaan Masyarakat juga itu perlu organisasi, perusahaan
juga sebagai organsasinya maka kepercayaan juga harus tumbuh disetiap
pribadi-pribadi yang terlibat dalam kegiatan tersebut, kepercayaan tinggi dalam
kegiatan pemberdayaan masyarakat akan menjadikan program tersebut dengan baik
dan berkesinambungan. Sebaliknya jika ketidakpercayaan yang tumbuh maka program
pemberdayaan masyarakat akan terhambat dan tidak berhasilnya program
pemberdayaan masyarakat.
4. Kebersamaan
dan saling tolong menolong
berarti pemberdayaan masyarakat memerlukan kebersamaan dan saling tolong
menolong dari mereka yang terlibat dalam pengembangan masyarakat lainnya.
Melalui kebersamaan kompleksitas dari permasalahan dan kendala yang dihadapi
dalam pemberdayaan masyarakat akan terasa ringan dan mudah untuk
dilaksanakannya.
5. Kepedulian berarti komitmen yang tinggi dari
anggota masyarakat yang lain untuk secara sadar berbagai dengan anggota
masyarakat yang lain secara sadar berbagai dengan anggota masyarakat yang
laiinya. Berbagai dalam kaitanya dapat berupa material maupun
inmaterial, kepedulian sikaya terhadap si miskin akan menolong masyarakat
miskin keluar dari jeratan kehidupan yang kurang beruntung. Kepedulian adalah
nilai islam yang wajib diimplementasikan dalam pemberdayaan masyarakat, dalam
umat Islam kepedulian terhadap sesama sangat dianjurkan untuk dilakukannya,
didalam al-Quran kata shadaqah diulang-ulang sampai dua ratus kali, ini
memberikan isyarat akan pentingnya sedakah dalam mengentaskan atau
menyelesaikan permasalahan kemiskinan, hal ini juga menwartakan bahwa Islam
adalah ajaran yang memposisikan sangat penting mengenai kepedulian diantara
umatnya.
6. Berorientasi
kepada masa depan
bahwa pengembangan Masyarakat Islam menitik beratkan pada orientasi masa
depan, yakni apa yang dilaksanakan tersebut memiliki nilai kesinambungan bagi
pengembangan masyarakat di masa depan, kegiatan pelestarian lingkungan maka
kegiatan ditujukan untuk menciptakan lingkungan hari ini mau pun masa depan
yang lebih baik, bukan malah merusak atau mengurangi kualitas lingkungannya
tersebut.[1]
B.
Asas-Asas dan Prinsip-Prinsip
Pengembangan Masyarakat
Dalam
pengembangan masyarakat terdapat prinsip-prinsip yang merupakan penjabaran dari
perspektif ekologi dan keadilan sosila. Prinsip-prinsip ini saling terkait
dalam pelaksanaannya. Sulit sekali menjalankan satu prinsip tanpa mengaitkan
dengan prinsip yang lainnya. Pemahaman terhadap prisip ini perlu dilakukan agar
dalam penerapan pengembangan masyarakat, seorang community worker mempunyai
orientasi yang tidak hanya bersifat fragmatis tetapi juga mempunyai visi jangka
panjang. Dalam prakteknya di lapangan, sering kali ditemukan suatu proyek
dinamakan sebagai proyek pengembangan masyarakat namun setelah dipelajari
ternyata tidak menganut prinsip-prinsip pengembangan masyarakat.
Pengembangan
masyarakat (community development) sebagai suatu perencanaan
sosial perlu berlandaskan pada asas-asas :
1) komunitas dilibatkan dalam setiap
proses pengambilan kepetusan
2) mensinergikan strategi komprehensif
pemerintah, pihak-pihak terkait dan partisipasi warga.
3) membuka akses warga atau bantuan
profesional, teknis, fasiltas, serta intensif lainnya agar meningkatkan
partisipasi warga, dan
4) mengubah perilaku profesional agar
lebih peka pada kebutuhan, perhatian dan gagasan warga komunitas.
Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) (1957) dalam sebuah laporannya mengenai konsep dari
prinsip-prinsip pengembangan masyarakat, menerapkan sepuluh prinsip yang dianggap
dapat diterapkan di seluruh dunia. Sepuluh prinsip tersebut adalag
1. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan
harus berhubungan dengan kebutuhan dasar dari masyarakat, program-program pertama
harus dimulai sebagai jawaban atas kebutuhan yang dirasakan orang-orang.
2. Kemajuan local dapat dicapai melalui
upaya-upaya tak saling terkait dalam setiap bidang dasar, akan tetapi
pengembangan masyarakat yang penuh dan seimbang menuntut tindakan bersama dan
penyusunan program-program multi tujuan.
3. Perubahan sikap seseorang adalah
sama pentingnya dengan pencapaian kemajuan material dan program-program
masyarakat selama tahap-tahap awal pembangunan.
4. Pengembangan masyarakat mengarah
pada partisipasi orang-orang yang meningkat dan lebih baik dalam
masalah-masalah masyarakat, revitalisasi bentuk-bentuk yang ada dari
pemerintahan lokal yang efektif apabila hal tersebut belum berfungsi.
5. Identifikasi, dorongan semangat, dan
pelatihan pemimpin lokal harus menjadi tujuan dasar setiap program.
6. Kepercayaan yang lebih besar pada
partisipasi wanita dan kaum muda dalam proyek-proyek pembangunan masyakat akan
memperkuat program-program pembangunan, memapankannya dalam basis yang luas dan
menjamin ekspansi jangka panjang.
7. Agar sepenuhnya efektif,
proyek-proyek swadaya masyarakat memerlukan dukungan intensif dan ekstensif
dari pemerintah.
8. Penerapan program-program
pengembangan masyarakat dalam skala nasional memerlukan pengadopsian kebijakan
yang konsisten, pengaturan administrasi yang spesifik, perekrutan dan pelatihan
personil, mobilisasi sumber daya lokal dan nasional, dan organisasi penelitian,
eksperimen, dan evaluasi.
9. Sumber daya dalam bentuk
organisasi-organisasi pemerintahan harus dimanfaatkan penuh dalam program-program
pembangunan masyarakat dalam bentuk lokal, nasional, dan internasional.
10. Kemajuan ekonomi dan sosial pada
tingkat lokal mensyaratkan pembangunan yang paralel pada tingkat nasional.[2]
Adapun
Prinsip-Prinsip dalam pengembangan masyarakat Islam, sebagai berikut;
1. Partisipasi. Masyarakat terlibat
secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara
gotong royong menjalankan pembangunan;
2. Kesetaraan dan keadilan gender.
Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap
pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan;
3. Demokratis. Setiap pengambilan
keputusan pembangunan dilakukan secara musyarawah dan mufakat dengan tetap
berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin;
4. Transparansi dan Akuntabel.
Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan
proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan
secara terbuka dan dipertanggung gugatkan baik secara moral, teknis, legal,
maupun administrative;
5. Keberlanjutan. Setiap pengambilan
keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan
masyarakat tidak hanya saat ini tapi juga di masa depan dengan tetap menjaga
kelestarian lingkungan.[3]
Adapun
prinsip-prinsip pengembangan masyarakat dalam prespektif surat Aḍ-ḍuḥā adalah :
1. Proses penyadaran perlu dikedepankan
Membangun kesadaran dalam segala hal. Sadar akan peran dan tugas yang dia
emban. Sadar akan kebutuhan yang butuhkan untuk memenuhinya. Sadar melakukan
dan mengambil suatu keputusan tanpa ada desakan dari luar, sehingga tindakan
tersebut murni dari dalam dirinya.
2. Partisipasi Setelah kesadaran
terbangun, barulah klien diajak untuk berpartisipasi dalam kegiatan.
Partisipasi dalam pelaksaan penting dilakukan agar si klien merasa memiliki
atas lingkungan dia tinggal.
3. Memperhatikan waktu Waktu mengandung
pelajaran disini adalah mengajarkan akan keteraturan dalam hidup, bekerja tepat
waktu, dan sebagainya. Management waktu diperlukan agar seorang pengembang
masyarakat paham karakter dan kondisi masyarakat di waktu-waktu tersebut. Akan
tetapi, hal ini bukan berarti dilarang mengadakan program di siang hari. Boleh
saja mengadakan acara kapanpun, asalkan sesuai dengan kebiasaan masyarakat
setempat dan tidak mengganggu yang lain serta sesuai dengan situasi dan kondisi
masyarakat.
4. Pembangunan personal dan spiritual
merupakan prioritas utama dalam proses awal pengembangan masyarakat.
Pembangunan personal adalah upaya yang perlu dilakukan dalam kaitannya dengan
membangun karakter. Karakter yang penuh dengan optimisme menatap masa depan.
Disisi lain, dia juga mempunyai kepribadian yang religius, yakin bahwa Tuhan
pasti membantu dirinya karena Tuhan sangat dekat dengan hambanya. Inilah poin
dari pembangunan spiritual.
5. Memihak kaum lemah (mustaḍ’afīn).
Dua golongan, yatim dan pengemis (sāil) merupakan pekerjaan rumah pertama yang
perlu segera diselesaikan dalammasa awal pengembangan masyarakat. Anak adalah
calon generasi penerus bangsa. Anak adalah potensi masa depan yang belum
terlihat di masa kini. Mereka saat ini masih dalam keadaan lemah dan belum bisa
melakukan banyak hal, akan tetapi potensi yang tertanam dalam diri mereka
sangatlah besar. Jika anak ini dirawat, dijaga, dan dicukupi gizinya dengan
baik, maka tidak menutup kemungkinan bahwa akan lahir generasi briliantsehingga
dapat memajukan negara ini. Disamping masalah anak, hal lain yang perlu
diselesaikan adalah kemiskinan. Kemiskinan telah melahirkan ‘profesi baru’,
seperti pengemis (sāil).
6. Sharing atas nikmat yang telah
dianugerahkan Berbagi pengalaman baik ataupun buruk dengan tujuan
masing-masing. Pengalaman baik semoga ditiru, pengalaman buruk semoga tidak
terjadi pada dirinya dan mampu mengambil hikmah dari pengalaman jelek tersebut.
7. Metode top-down digunakan diawal
Metode top-down adalah metode perencanaan yang dilakukan dari atasan kepada
bawahan dengan atasan sebagai pengambil keputusan dan bawahan sebagai
pelaksana. Metode ini banyak dipakai ketika periode masa awal Islam dengan turunnya
surat Makiyah. Ketika kesadaran telah tumbuh maka metode yang dipakai berbeda.
Metode buttom-up dipakai pada periode Madaniyah.[4]
Prinsip-prinsip
tersebut, apabila ditelaah satu persatu, akan memberikan keyakinan mandasar
bagi mereka yang bekerja secara profesional dalam program-program pengembangan
masyarakat. Mereka “belajar” bahwa suatu program pengembangan masyarakat tak
dapat dipaksakan penerapannya dan apabila ingin “berakar” harus bersifat
lokalitas. Bagi kebanyakan warga dari negara-negara maju, tekanan pada prinsip
no. 7 (prinsip dari PBB) mengenai bantuan pemerintah mungkin akan dirasakan
terlalu kuat. Akan tetapi mereka akan terkejut jika memahami besarnya “bantuan”
dari pemerinyahan pusat dan daerah yang diberikan kepada masyarakat lokal. Artinya,
di negara-negara maju program pengembangan masyarakat menekankan pada aspek
non-pemerintah, Oleh karena itu, di negara-negara yang kaya sumber daya ekonomi
dan memiliki pemimpin yang terlatih, pendekatan perorangan dan sukarela dalam
pengembangan masyarakat adalah sangat dimungkinkan. Akan tetapi di banyak
negara-negara berkembang, perlu waktu yang relatif lama melakukan pengembangan
masyarakat dengan peranan pemerintah yang semakin berkurang.
[5]
C.
Aplikasi Prinsip Pengembangan Masyarakat
Operasionalisasi
dari prinsip pengembangan masyarakat pada umumnya lebih difokuskan pada level
komunitas. Hal itu disebabkan karena komunitas dianggap sebagai basis kehidupan
masyarakat, dengan demikian apabila proses pengembangan harus dimulai dari
bawah, maka awalannya harus berangkat dari kehidupan paling dasar ini.
Disamping itu juga didasarkan pada asumsi, bahwa masyarakat pada tingkat
komunitas sebagai basis kehidupanlah yang paling mengetahui persoalan dan
kebutuhan yang paling aktual. Apabila program-program pembangunan daharapkan
dapat meningkatkan kehidupan masyarakat, maka program tersebut harus sesuai
dengan persoalan dan kebutuhan masyarakat yang akan ditingkatkan taraf hidupnya
Sudah
barang tentu dalam mengimplementasikan konsep dan pendekatan pemberdayaan
tersebut perlu didukung oleh sejumlah langkah dan tindakan. Kesemuanya itu
diperlukan untuk memperlancar baik proses transformasi dan transisi dari
paradigma lama ke paradigma baru, maupun dalam penjabaran konsep pemberdayaan
masyarakat sebagai pendekatan yang digunakan oleh perspektif baru ke dalam
berbagai kegiatan yang lebih operasional. Dengan demikian dapat diminimalisasi
kemungkinan adanya hambatan yang justru datang dari aktor pelaksananya dan
kemungkinan terjadi nya distorsi dalam operasionalasasi konsep. Bagaimanapun
juga perlu diingatbahwa perspektif lama sudah dugunakan dalam periode yang
cukup panjang dan melibatkan bernagai stakeholde. Dengan demikian, tidak
mungkin mengharapkan perubahan tersebut terjadi dengan serta merta karena
membutuhkan proses penyesuaian dan transformasi.[6]
Prinsip-prinsip
dasar Pengembangan Masyarakat jika diterapkan dalam program, akan bervariasi
dari satu komunitas dengan komunitas lainnya. Tidak ada suatu rumusan yang baku
tentang bagaimana cara mengaplikasikan prinsip-prinsip di atas dalam program
yang kita kerjakan. Dalam Pengembangan Masyarakat, kita akan mencari jalan dan
mengupayakan bagaimana cara untuk menghubungkan antara teori dan praktek,
prinsip dan aplikasinya, kerangka makro dengan mikro, isu global dengan isu
lokal, keterkaitan antara semua aspek masyarakat, keterkaitan antara persoalan
individu dengan politik, strategi dan hal teknis, tujuan jangka pendek/menengah
dengan visi ideal, dsb.[7]
BAB III
PENUTUP
A.
Keimpulan
Prinsip-prinsip
pembangunan masyarakat akan menjadi ranah bagi implementasi pembangunan
masyarakat. Korelasi dari prinsip-prinsip tersebut sangat diperlukan dalam
upaya mewujudkan keberhasilan pembangunan masyarakat. Macam-macam prinsip
pengembangan masyarakat antara lain : pembangunan terpadu dan seimbang,
konfrontasi terhadap ketimpangan struktural, menjunjung tinggi hak asasi
manusia, keberlanjutan, pemberdayaan, pembangunan personal dan politik,
pemilikan komunitas, kemandirian, independen dari negara, tujuan dekat (antara)
dan visi akhir jangka panjang, pembangunan organis, tahapan pembangunan, bebas
dari tekanan luar, pembangunan komunitas, proses dan hasil, integritas proses,
anti kekerasan, inklusif, konsesus, kooperasi, dan partisipasi.
B.
Kritik Saran
[1] Muhtadi, Tantan Hermansah, Management
Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), Press UIN Syarif Hidayatullah,
Jakarta, 2013. hal 19
[2] Tonny Fredian Nasdian, Pengembangan
Masyarakat, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014, hal. 46-48
[3] Opcit, Muhtadi, hal 19
[4] Baruri Ahmad, Prinsip Pengembangan
Masyarakat Menururt Al-Qur’an Studi Atas Surat Adh-Duha (Skripsi),
Yogyakarta, hal.45
[5] Opcit, Fredian, hal. 48
[6] Soetomo, Pemberdayaan Masyarakat, putaka
pelajar, Yogyakarta, 2011, hal. 95
[7]https://riadjohani.files.wordpress.com/2011/11/3-prinsip-pengembangan-masyarakat.pdf, Rabu 17 Maret 2015, pukul 22.15
Tidak ada komentar:
Posting Komentar